Prabowo dan Hatta
sudah menyerahkan visi dan misi serta program aksi jika terpilih memimpin Indonesia. Visi dan misi serta program aksi tersebut disertakan dalam pendaftaran ke KPU masing-masing pada Senin (19/5) dan Selasa (20/5).
Visi dan misi Prabowo-Hatta
Prabowo-Hatta mendeklarasikan visi yang sepenuh-penuhnya menjadi maksud dan tujuan dari para Pendiri Bangsa, yaitu:
Membangun Indonesia yang bersatu, berdaulat, adil dan makmur serta bermartabat
Dan untuk itu Prabowo-Hatta akan mengemban MISI sebagai berikut :
1. Mewujudkan Indonesia yang berdaulat, aman dan damai, bermartabat, demokratis, berperan aktif dalam perdamaian dunia, serta konsisten melaksanakan Pancasila dan UUD 45.
2. Mewujudkan Indonesia yang adil, makmur, berkerakyatan, dan percaya diri menghadapi globalisasi.
3. Mewujudkan Indonesia yang berkeadilan sosial, dengan sumber daya manusia yang berakhlak berbudaya luhur; berkualitas tinggi: sehat, cerdas, kreatif dan trampil.
Visi dan misi Prabowo-Hatta
Prabowo-Hatta mendeklarasikan visi yang sepenuh-penuhnya menjadi maksud dan tujuan dari para Pendiri Bangsa, yaitu:
Membangun Indonesia yang bersatu, berdaulat, adil dan makmur serta bermartabat
Dan untuk itu Prabowo-Hatta akan mengemban MISI sebagai berikut :
1. Mewujudkan Indonesia yang berdaulat, aman dan damai, bermartabat, demokratis, berperan aktif dalam perdamaian dunia, serta konsisten melaksanakan Pancasila dan UUD 45.
2. Mewujudkan Indonesia yang adil, makmur, berkerakyatan, dan percaya diri menghadapi globalisasi.
3. Mewujudkan Indonesia yang berkeadilan sosial, dengan sumber daya manusia yang berakhlak berbudaya luhur; berkualitas tinggi: sehat, cerdas, kreatif dan trampil.
GPP-NKRI.Com. Pasangan Prabowo-Hatta Rajasa sudah menyampaikan visi misi dan program aksi saat mendaftar ke KPU, Selasa (20/5). Mereka memasukkan beberapa program percepatan pembangunan infrastruktur.
Salah satu program percepatan infrastruktur yang ditawarkan oleh Prabowo-Hatta adalah memulai proses perencanaan pemindahan ibukota negara. Soal ini dicantumkan dalam poin nomor empat dalam bab mempercepat pembangunan infrastruktur.
Poin lainnya adalah mempercepat pembangunan infrastruktur dasar untuk mendukung proses produksi dari kegiatan ekonomi utama pada 6 koridor ekonomi MP3EI. Dana APBN yang dialokasikan adalah sekitar Rp 1.400 triliun atau 10,32 dari total belanja negara 2015-2019.
Berikutnya membangun prasarana di seluruh wilayah Indonesia: jalan dan jembatan termasuk 3.000 km jalan raya nasional baru modern dan 4.000 km rel kereta api, pelabuhan laut (samudera dan nusantara) dan pelabuhan udara, listrik, dan telekomunikasi. Kereta api dijadikan prioritas pembangunan infrastruktur transportasi.
Poin lain adalah mempercepat pembangunan infrastruktur strategis irigasi dan pelabuhan perikanan di pesisir.
Salah satu program percepatan infrastruktur yang ditawarkan oleh Prabowo-Hatta adalah memulai proses perencanaan pemindahan ibukota negara. Soal ini dicantumkan dalam poin nomor empat dalam bab mempercepat pembangunan infrastruktur.
Poin lainnya adalah mempercepat pembangunan infrastruktur dasar untuk mendukung proses produksi dari kegiatan ekonomi utama pada 6 koridor ekonomi MP3EI. Dana APBN yang dialokasikan adalah sekitar Rp 1.400 triliun atau 10,32 dari total belanja negara 2015-2019.
Berikutnya membangun prasarana di seluruh wilayah Indonesia: jalan dan jembatan termasuk 3.000 km jalan raya nasional baru modern dan 4.000 km rel kereta api, pelabuhan laut (samudera dan nusantara) dan pelabuhan udara, listrik, dan telekomunikasi. Kereta api dijadikan prioritas pembangunan infrastruktur transportasi.
Poin lain adalah mempercepat pembangunan infrastruktur strategis irigasi dan pelabuhan perikanan di pesisir.
GPP-NKRI.Com. Pasangan Capres Prabowo Subianto dan Cawapres Hatta Rajasa menjanjikan penyediaan hunian kepada 15 juta penduduk. Salah satu caranya dengan membangun 2.000 tower rumah susun dengan 500 unit kamar per tower bagi masyarakat miskin dan ekonomi menengah.
Dalam dokumen visi misi pasangan ini, mereka akan menggenjot kepemilikan tanah oleh negara untuk dimanfaatkan program penyediaan hunian rakyat ini. Nantinya pembeli rusun ini juga akan mendapat subsidi dari negara sehingga pembayaran bunga maksimal hanya 5 persen dan tenor cicilan 20 tahun.
"Negara memberikan subsidi bunga sehingga pembeli hanya membayar bunga maksimal 5 per tahun atau bagi hasil syariah yang setara," tulisnya dalam dokumen.
Apartemen atau rusun memang menjadi fokus pembangunan pasangan ini dalam penyediaan hunian bagi masyarakat. Pasalnya, rusun bertujuan untuk mengefisiensikan konsumsi lahan di perkotaan.
"Pembangunan akan diserahkan kepada swasta dan BUMN.
Dalam dokumen visi misi pasangan ini, mereka akan menggenjot kepemilikan tanah oleh negara untuk dimanfaatkan program penyediaan hunian rakyat ini. Nantinya pembeli rusun ini juga akan mendapat subsidi dari negara sehingga pembayaran bunga maksimal hanya 5 persen dan tenor cicilan 20 tahun.
"Negara memberikan subsidi bunga sehingga pembeli hanya membayar bunga maksimal 5 per tahun atau bagi hasil syariah yang setara," tulisnya dalam dokumen.
Apartemen atau rusun memang menjadi fokus pembangunan pasangan ini dalam penyediaan hunian bagi masyarakat. Pasalnya, rusun bertujuan untuk mengefisiensikan konsumsi lahan di perkotaan.
"Pembangunan akan diserahkan kepada swasta dan BUMN.
GPP-NKRI.Com. Pasangan capres dan cawapres Prabowo Subianto-Hatta Rajasa menjanjikan kesejahteraan untuk para guru. Janji itu mereka cantumkan dalam visi misi tentang peningkatan kualitas sumber daya manusia dengan melalui reformasi pendidikan. Visi misi itu ikut disampaikan dalam pendaftaran ke KPU, Selasa (20/5).
"Meningkatkan martabat dan kesejahteraan guru, dosen dan penyuluh. Menjadikan guru sebagai profesi terhormat, sejahtera dan bertanggung jawab, antara lain melalui: (a) pengiriman tunjangan profesi guru bersertifikat langsung ke rekening guru yang bersangkutan, (b) merekrut 800 ribu guru selama 5 tahun. (c) menaikkan tunjangan profesi guru menjadi rata-rata Rp 4 juta per bulan," demikian visi misi Prabowo-Hatta dikutip merdeka.com.
Selain itu, duet yang diusung Gerindra, PAN, PKS, PPP, Golkar dan partai non parlemen PBB itu ingin memperkuat karakter bangsa yang berkepribadian Pancasila, menjunjung tinggi sifat jujur, disiplin, patuh terhadap hukum, toleransi terhadap perbedaan suku agama dan ras, menghargai budaya bangsa melalui pendidikan Pancasila, kebangsaan dan budi pekerti.
Prabowo-Hatta juga berniat melakukan realokasi dan peningkatan efisiensi terhadap pos-pos belanja pendidikan dalam APBN yang dipandang tidak efektif dan atau boros.
Selain itu, melaksanakan wajib belajar 12 tahun dengan biaya negara, menghapus pajak buku pelajaran, menghentikan penggantian buku pelajaran setiap tahun, dan mengembangkan pendidikan jarak jauh terutama untuk daerah yang sulit terjangkau dan miskin.
Pasangan ini juga ingin merevisi kurikulum nasional di antaranya mewajibkan kembali kurikulum matematika dan bahasa Inggris untuk sekolah dasar serta pendidikan antikorupsi.
Janji lain adalah memperbaiki secara masif kualitas dari fasilitas pendidikan di seluruh SD, SMP dan SMA serta pesantren/sekolah agama sederajat, melalui pengalokasian Dana Perbaikan Kualitas Fasilitas Pendidikan (DPKFP) rata-rata Rp 150 juta per sekolah. "Dan meningkatkan kualitas fasilitas pendidikan di universitas, baik negeri maupun swasta, dengan alokasi dana APBN Rp 20 triliun selama 2015-2019," demikian visi misi Prabowo-Hatta di bidang pendidikan.
"Meningkatkan martabat dan kesejahteraan guru, dosen dan penyuluh. Menjadikan guru sebagai profesi terhormat, sejahtera dan bertanggung jawab, antara lain melalui: (a) pengiriman tunjangan profesi guru bersertifikat langsung ke rekening guru yang bersangkutan, (b) merekrut 800 ribu guru selama 5 tahun. (c) menaikkan tunjangan profesi guru menjadi rata-rata Rp 4 juta per bulan," demikian visi misi Prabowo-Hatta dikutip merdeka.com.
Selain itu, duet yang diusung Gerindra, PAN, PKS, PPP, Golkar dan partai non parlemen PBB itu ingin memperkuat karakter bangsa yang berkepribadian Pancasila, menjunjung tinggi sifat jujur, disiplin, patuh terhadap hukum, toleransi terhadap perbedaan suku agama dan ras, menghargai budaya bangsa melalui pendidikan Pancasila, kebangsaan dan budi pekerti.
Prabowo-Hatta juga berniat melakukan realokasi dan peningkatan efisiensi terhadap pos-pos belanja pendidikan dalam APBN yang dipandang tidak efektif dan atau boros.
Selain itu, melaksanakan wajib belajar 12 tahun dengan biaya negara, menghapus pajak buku pelajaran, menghentikan penggantian buku pelajaran setiap tahun, dan mengembangkan pendidikan jarak jauh terutama untuk daerah yang sulit terjangkau dan miskin.
Pasangan ini juga ingin merevisi kurikulum nasional di antaranya mewajibkan kembali kurikulum matematika dan bahasa Inggris untuk sekolah dasar serta pendidikan antikorupsi.
Janji lain adalah memperbaiki secara masif kualitas dari fasilitas pendidikan di seluruh SD, SMP dan SMA serta pesantren/sekolah agama sederajat, melalui pengalokasian Dana Perbaikan Kualitas Fasilitas Pendidikan (DPKFP) rata-rata Rp 150 juta per sekolah. "Dan meningkatkan kualitas fasilitas pendidikan di universitas, baik negeri maupun swasta, dengan alokasi dana APBN Rp 20 triliun selama 2015-2019," demikian visi misi Prabowo-Hatta di bidang pendidikan.
(E.Kar/GPP-NKRI)
Generasi Penerus Pejuang Negara Kesatuan Republik Indonesia
(GPP-NKRI)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar